Koran Banjar– Puluhan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Kabupaten Banjar kembali menyuarakan keresahan mereka. Harapan untuk segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga menemui kepastian, meski sebelumnya pemerintah daerah sempat membuka formasi.
Lulusan PPG Merasa Digantung
Koordinator PPG Prajabatan Kabupaten Banjar, Risky Mudhi Prananta, menegaskan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta kejelasan ke Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, jawaban yang diberikan selama ini tidak pernah mengarah pada solusi konkret.
“Alasan yang disampaikan biasanya karena anggaran tidak ada, kebutuhan tidak tersedia, atau masih ada honorer. Tapi yang kami pertanyakan, kalau memang tidak ada kebutuhan dan anggaran, kenapa formasi sempat dibuka?” ucap Risky usai audiensi di DPRD Banjar.
Menurut Risky, pada seleksi sebelumnya terdapat sekitar 125 lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar. Sebagian di antaranya memang sudah diangkat sebagai PPPK, namun masih ada puluhan lulusan lain yang hingga kini menunggu tanpa kepastian.
“Seharusnya yang tidak masuk formasi tetap bisa diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Namun sampai sekarang belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Pemerintah Daerah Akui Belum Ada Titik Terang
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengakui bahwa persoalan ini memang belum menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, pihaknya bersama DPRD Banjar dan forum PPG Prajabatan bersepakat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan melibatkan lintas komisi.
“Melalui RDP lanjutan nanti, pembahasan akan difokuskan pada nasib lulusan PPG Prajabatan, termasuk kelompok R5. Harapannya, ada solusi agar mereka tidak merasa digantung tanpa status jelas,” jelas Nashrullah.
Baca Juga: Festival Sekar Banjar 2025 Meriahkan Malang dengan Tradisi Cabutan Maulid Nabi
DPRD Dorong Solusi Konkret
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, membenarkan bahwa pada RDP sebelumnya belum ada kesepakatan yang dapat dijadikan keputusan. Menurutnya, DPRD berkomitmen untuk mencari titik temu dengan mengundang lebih banyak pihak yang terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah, dinas teknis, serta forum PPG Prajabatan.
“Kami memahami keresahan para lulusan PPG ini. Karena itu, kami akan mengagendakan pertemuan lanjutan. Harapan kami, ada rumusan kebijakan yang bisa menjadi jalan tengah agar mereka tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Kisruh mengenai formasi PPPK bukan hanya terjadi di Kabupaten Banjar, tetapi juga di berbagai daerah lain. Keterbatasan anggaran, keberadaan tenaga honorer, hingga mekanisme penentuan kebutuhan formasi sering kali menjadi alasan yang membuat lulusan PPG Prajabatan tidak langsung terserap.
Padahal, keberadaan lulusan PPG sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Mereka adalah calon pendidik yang telah melalui seleksi ketat serta dibekali kompetensi profesional.
“Kalau lulusan PPG terus dibiarkan menggantung, dikhawatirkan akan memengaruhi semangat mereka untuk mengabdi. Padahal, daerah juga membutuhkan guru-guru profesional untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik,” tegas Risky.
